BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang
Ekologi Administrasi merupakan
lingkungan yang dipengaruhi dan mempengaruhi administrasi, yakni: Politik,
ekonomi, budaya, tekhnologi, security dan natural resource. Inti
dari administrasi negara adalah pelayanan publik. Administrasi negara dalam
melayani publik bertujuan untuk menyejahterakan dan memenuhi kebutuhan publik
atau masyarakat dengan cara menyediakan barang dan jasa.
Peran suatu
masyarakat di dalam bidang politik (infra-struktur), di bidang ekonomi (pendapatan / institusi), dibidang
sosial budaya (pendidikan dan agama), dan bidang hankam ( tentram / tertib)
jelas sangat mempengaruhi akan jalannya roda Pemerintahan. Begitu sebaliknya, Administrasi negara juga akan
mempengaruhi faktor-faktor lingkungannya, yaitu dengan jalan membina, menata
dan memproses kelangsungan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
1.2
Rumusan
Masalah
1. Apa
pengertian ekologi administrasi?
2.
Apa saja faktor-faktor ekologis dalam administrasi negara
Indonesia?
3. Bagaimana perkembangan ekologi administrasi negara di Indonesia?
1.3
Tujuan
Penulisan
Tujuan pembuatan
makalah ini adalah agar mahasiswa mempelajari dan mengetahui tentang ekologi administrasi negara.
Selain itu juga tujuan penulisan makalah ini sebagai pemenuhan tugas mata
kuliah ekologi administrasi agar
terlaksana tujuan pendidikan yang diharapkan.
1.4
Sistematika
Penulisan
Untuk menjelaskan dari
uraian-uraian yang terdapat pada rumusan masalah, makalah ini dituangkan dalam
sistematika penulisan yang meliputi pendahuluan, isi, atau pembahasan, dan
penutup / kesimpulan.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Ekologi Administrasi
Ekologi
Administrasi (Negara) terdiri dua terminology yaitu “Ekologi” dan
“Administrasi” kedua terminology ini dapat ditelusuri dari berbagai
sudut.Setiap sudut pandang tersebut memberikan pengertian yang berbeda. Hal ini
disebabkan oleh latar belakang pengalaman, pendidikan dan cara pandang dari
para ahli yang bersangkutan. Meskipun demikian dari masing – masing cara
pandang yang berbeda itu dapat ditelusuri beberapa hal yang merupakan
persamaannya. Dengan persamaan – persamaan tersebut maka dapat di rumumuskan
berbagai kriteria yang merupakan karakteristik dari Ekologi Administrasi itu
sendiri, sehingga dapat diambil batasan mendekati arti yang sebenarnya, bahkan
tidak menutup kemungkinan diperoleh pengertian yang sesungguhnya.
2.1.1 Definisi Ekologi
- Kata ekologi pertama kali di perkenalkan oleh Ernest Hackel, seorang biologis Jerman pada tahun 1869. Kata Ekologi terdiri dari kata Oikos dan Logos, Oikos = Rumah atau tempat tinggal, sedangkan Logos = telaah atau studi. Jadi Ekologi adalah ilmu tentang rumah atau tempat tinggal mahluk, biasanya ekologi didefinisikan sebagai berikut : “Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara mahluk hidup dengan lingkungan”.[1]
- Ekologi adalah tata hubungan total (menyeluruh) dan mutual (timbal balik) antara organisme dan lingkungan sekelilingnya (environment)”.[2]
- Ekologi (ecology) adalah ilmu yang mempelajari organisme - organisme dalam hubungan mereka dengan lingkungan fisik mereka seperti iklim, tanah, sinar, angin dan lembab A. C. yang dipelajari bagaimana organisme - organisme itu menyesuaikan diri pada lingkungannya dan bagaimana hal-hal itu berakibat tercapainya bentuk terakhir bagi daerah tertentu.
- Ekologi adalah suatu kajian yang berhubungan dengan inter-relasi antara organisme dengan lingkungan.Dasar empirisnya terletak dalam hasil penelitian bahwa organisme-organisme yang hidup ini berfariasi menurut lingkungan.[3]
Dari
pengertian-pengertian
di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa lingkungan mempunyai batas
tertentu dan ísi tertentu. Secara praktis ruang lingkungan itu dapat ditentukan
oleh faktor alam, faktor sosial dan sebagainya. Sedangkan secara
teoritis batas lingkungan sulit untuk ditentukan.
Manusia sebagai mahkluk hidup merupakan salah satu komponen yang terpenting
dalam proses saling pengaruh mempengaruhi antar manusia dan antara manusia
dengan lingkungan. Agar mudah di pahami, maka untuk selanjutnya lingkungan ini
dapat dibagi dalam tiga kelompok dasar yang sangat menonjol, yakni :
1.
Lingkungan fisik (physical environment);
2.
Lingkungan biologi (biological environment):
3. Lingkungan sosial (social
environment).
Kemudian lebih lanjut dikatakan bahwa “Ekologi merupakan suatu synthesa,
suatu penilai paduan kembali daripada hasil-hasil studi yang telah dilakukan
terhadap unsur-unsur masing-masing dan satu persatu yang diperoleh dengan
analisa”.[4]
2.1.2 Definisi Administrasi
Administrasi dalam arti
sempit adalah kegiatan-kegiatan
yang bersifat tulis-menulis, jadi merupakan kegiatan tata usaha seperti
mengetik, mengirim surat dan menyimpan arsip, sedangkan administrasi dalam arti
luas meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan terlebih dahulu, atau dengan kata lain administrasi dalam arti luas
yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang terlebih dahulu
telah ditetapkan.
Kegiatan itu meliputi antara lain perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan. Sedangkan pengertian administrasi itu sendiri
adalah : “Keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang
atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya
tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”[5]. Atau dengan
pengertian lain administrasi itu dapat diartikan sebagai berikut :
a.
Administrasi adalah fungsi daripada
atau apa yang harus dijalankan oleh setiap orang yang memimpin atau mengepalai
suatu organisasi.
b.
Administrasi adalah dari pimpinan,
pembinaan, pengarahan dan pengendalian daripada suatu organisasi secara
keseluruhan.[6]
2.1.3 Hubungan
Ekologi dengan Administrasi
Tinjauan ekologi terhadap perkembangan administrasi berarti “Tinjauan yang
mencoba menerangkan hubungan antar lingkungan (environment) dimana administrasi
itu tumbuh dan berkembang dengan administrasi itu sendiri yang dianggap sebagai
organisme hidup (living organisme)”, atau dengan
lain perkataan tinjauan ekologis ingin menjelaskan pengaruh daripada lingkungan
terhadap administrasi dan sebaliknya, maka dengan adanya pengaruh tersebut akan
memberikan ciri-ciri khas kepada administrasi.
Ciri-ciri dari faktor ekologislah yang menyebabkan mengapa dalam suatu
daerah tertentu mempunyai perbedaan administrasi dengan daerah lain walaupun
masing-masing berada dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berbeda dari masyarakat atau bangsa yang satu dengan masyarakat atau bangsa
yang lain, sehingga dapat diketahui mengapa suatu masyarakat atau bangsa
memiliki corak administrasi negaranya sedemikian rupa.
2.1.4 Ekologi Administrasi Negara
Ekologi Administrasi
merupakan lingkungan yang dipengaruhi dan mempengaruhi administrasi, yakni:
Politik, ekonomi, budaya, tekhnologi, security dan natural
resource.
Menurut Fred.
W. Riggs, Ekologi Administrasi
Negara adalah Serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik
atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui
perbaikan-perbaikanterutama di bidang organisasi, sumber danmanusia dan
keuangan.
Pengertian Ekologi Administrasi Negara adalah
serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau
kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui
perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia, dan
keuangan.
2.2 Faktor-Faktor Ekologis Dalam Administrasi Negara
Indonesia
Dalam
rangka pembinaan Ketahanan Nasional, maka Sondang P. Siagian, MPA. Ph.D,
membagi faktor-faktor ekologis sebagai berikut :
a. Faktor
geografis
b. Faktor
penduduk
c. Faktor
kekayaan alam
d. Faktor
ideologi
e. Faktor
politik
f.
Faktor ekonomi
g. Faktor
sosial budaya
h. Faktor
kekuatan militer
Selain itu, dalam bukunya Prof. Drs. S. Pamudji, MPA. tentang Ekologi Administrasi Negara disebutkan beberapa faktor yang
mempengaruhi administrasi negara, yakni sebagai berikut :
- Faktor-faktor ekologis yang bersifat ilmiah
Aspek-aspek kehidupan nasional terdiri dari aspek alamiah dan aspek kemasyarakatan,
maka faktor-faktor ekologis administrasi Negara Indonesia akan diperinci
sejalan dengan aspek-aspek kehidupan nasional tersebut.
1) Lokasi dan posisi geografi
a. Pengaruh lokasi dan posisi
geografi terhadap administrasi Negara
Untuk melihat pengaruh lokasi dan
posisi geografi terhadap administrasi Negara, perlu disebutkan bentuk wujudnya
Negara Indonesia terdiri dari kepulauan, letak astronomiknya yang berada di
daerah tropik, posisi silang antara 2 benua dan 2 samudra.
b. Pengaruh administrasi Negara
terhadap geografi Indonesia
Selain pengaruh administrasi Negara
terhadap geografi (lokasi dan posisinya), ada pengaruh dari segi lain yang dapat
ditelusuri melalui perubahan cara pandang atau wawasan bangsa Indonesia
terhadap geografinya. Geografi Indonesia merupakan lautan yang
ditengah-tengahnya bertebaran pulau-pulau, dengan sendirinya laut antara 2
pulau menjadi perairan “dalam”. Wawasan ini akan terwujud apabila diperlengkapi
perangkat admisnistrasi Negara yang mampu, seperti Departemen Hankam,
Departemen Perhubungan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri dan
sebagainya.
2) Keadaan dan kekayaan alam
a. Pengaruh keadaan dan kekayaan
alam terhadap administrasi Negara
Pengaruh keadaan dan kekayaan
alam ini terhadap administrasi Negara nampak pada usaha-usaha untuk
memanfaatkan sumber-sumber alam tadi bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
Negara-negara sedang berkembang
pada umumya belum mampu menggali sumber-sumber kekayaan alam secara maksimal,
oleh karenanya bantuan asing, baik berupa modal maupun tenaga ahli tidak dapat
dihindarkan. Demikina pula Indonesia, untuk menggali sumber-sumber minyak di
lepas pantai pada akhir-akhir ini diperlukan kerja sama dengan pihak asing.
b. Pengaruh administrasi Negara
terhadap keadaan dan kekayaan alam
Pengaruh administrasi Negara
terhadap keadaan dan kekayaan alam sangat terbatas, karena kekayaan alam ini
merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengaruhnya kalau ada, terbatas pada
merubah sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan real. Misalnya, air terjun
merupakan potensi tenaga diubah untuk benar-benar menjadi tenaga, tanah yang
subur diubah menjadi tanaman padi diubah agar benar-benar menghasilkan padi.
3) Keadaan dan kemampuan penduduk
a. Pengaruh keadaan dan kemampuan
penduduk terhadap administrasi Negara
Dalam melihat pengaruh faktor
keadaan dan kemampuan penduduk ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
yaitu :
- Jumlah Penduduk
- Distribusi Sosial
- Komposisi (umur)
- Penghasilan Penduduk
- Tingkat Pendidikan
- Kesehatan Penduduk
b. Pengaruh administrasi Negara
terhadap keadaan dan kemampuan penduduk
Program-program pemerintah yang
diimplementasikan oleh administrasi Negara dapat merubah keadaan dan kemampuan
penduduk.
(1)
Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi khususnya Direktorat Jendral Transmigrasi dengan jajarannya dan
bekerjasama dengan unsure-unsur administrasi Negara lain misalnya dengan
Departemen Dalam Negeri atau Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi
dapat lebih menyeimbangkan penyebaran spasial penduduk.
(2)
Departemen Kesehatan, dengan program-programnya
di bidang kesehatan dapat mempengaruhi keadaan kesehatan penduduk.
- Aspek Kemasyarakatan, meliputi IPOLEKSOSBUDMIL
1)
Ideologi
Ideologi adalah
suatu komlpeks atau jalinan ide-ide tentang manusia dan dunia, yang dijadikan
pedoman dan cita-cita hidup. Bagi Indonesia, ideology yang dimaksud adalah
Pancasila, sesuai dengan penegasan presiden Soeharto bahwa “Pancasila adalah
sumber dari segala gagasan kita mengenai wujud masyarakat yang kita anggap
baik, yang menjamin kesentosaan kita semua, yang mampu member kesejahteraan
lahir dan batin bagi kita semua.
a. Pengaruh Ideologi Pancasila
terhadap Administrasi Negara
Dalam mempelajari pengaruh ideologi
terhadap administrasi Negara Indonesia hendaknya dilihat Pancasila sebagai
dasar/ideologi Negara yang telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 dan yang selanjutnya telah terjabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945.
(1) Sila Ketuhanan
Yang Maha Esa
Adanya
pembangunan tempat-tempat ibadah, penyediaan fasilitas-fasilitas penunaian
ibadat oleh administrasi Negara merupakan petunjuk-petunjuk pengaruh sila
Ketuhanan Yang Maha Esa terhadap adminstrasi Negara.
(2) Sila Kemanusiaan
Yang Adil dan Beradab
Untuk
mewujudkan sila ini adminstarsi Negara mengambil langkah-langkah menghapuskan
penindasan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Departemen Luar
Negeri memelihara hubungan antar Negara atas dasar saling menghormati dan
saling menghargai satu sama lain.
(3) Sila Persatuan
Indonesia
Perlu
diingat bahwa kebinekaan masyarakat Indonesia juga perlu diperhatikan dengan
membentuk satuan-satuan pemenrintahan di daerah-daerah yang bersifat otonom
dengan administrasi daerahnya masing-masing. Dengan demikian cita Negara
kesatuan dilengkapi dengan asas desentralisasi
dengan maksud untuk mencapai efisiensi dan evektifitas pemerintahan.
(4) Sila Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Sila
keempat ini mengandung nilai cita demokrasi. Sebagai Negara demokrasi
pemerintah dan adminstrasi negaranya harus bertanggung jawab kepada rakyat,
dikontrol oleh rakyat, dan memberikan pelayanan kepada rakyat, hanya saja
system dan mekanismenyta berbeda-beda. Di Indonesia pertanggungan jawab
administrasi Negara diberikan kepada rakyat melalui presiden sebagai
administrator pemerintah.
(5) Sila Keadilan
Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pada
dasarnya sila ini menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh
rakyat. Sila ini berwujud ke dalam norma-norma yang mengatur kesejahteraan
social yaitu pasal 33 dan 34 UUD 1945. Departemen-departemen pemerintahan telah
diciptakan untuk mewujudkan norma-norma tersebut serta peraturan-peraturan
disiapkan dan dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada yang lemah.
b. Pengaruh Administrasi Negara
terhadap Ideologi Pancasila
Pada ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 telah
memetapkan suatu pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila yang merupakan
penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi
setiap warga Negara Indonesia. Dalam rangka melaksanakan ketetapan tersebut
presiden sebagai administrator pemerintahan membentuk tim penasehat presiden
tentang Pelaksanaan Pedoman Penhayatan
dan Pengamalan Pancasila.
2)
Politik
a.
Pengaruh sistem politik terhadap administrasi Negara
Oleh karena administrasi Negara
ada dibawah pimpinan pejabat-pejabat politis yang berorientasi kepada partai
politik tetentu, maka sering terjadi pembentukan suatu badan/lembaga baru atau
unit-unit baru dalam kementrian, walaupun secara terselubung dilatar belakangi
kepentingan untuk menempatkan orang-orang partai pada jabatan dalam
badan/lembaga yang baru tersebut.
Pada era Orde
Baru mulai diambil langkah-langkah untuk membenahi administrasi Negara menuju
kearah administrasi Negara yang sehat, dengan mengurangi pengaruh partai-partai
politik. Usaha-usaha tersebut seperti:
- Bidang Organisasi, antara lain meliputi refungsionalisasi, restrukturisasi, dan penempatan.
- Bidang struktur dan prosedur kerja, antara lain meliputi hubungan-hubungan, debirokratisasi/decontrol dan penyelenggaraan fungsi organisasi dan metoda.
- Di bidang perusahaan Negara, telah dilakukan pengelompokan perusahaan-perusahaan milik Negara kedalam tiga bentuk perusahaan yaitu: Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO).
b.
Pengaruh administrasi Negara
terhadap sistem politik
Pengaruh administrasi Negara
terhadap system politik dapat ditelusuri bertolak pada maklumat Pemerintah
tentang pembentukan partai-partai politik 3 Nopember 1945 yang berisi anjuran
pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik.
3)
Ekonomi
a. Pengaruh faktor ekonomi terhadap
administrasi Negara
Ekonomi
Indonesia tidak berdasarkan pada ekonomi bebas, tidak pula berdasakan ekonomi
sentral yang bercorak etatisma, melainkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Landasan ekonomi tersebut mampunyai dampak terhadap administrasi Negara, yaitu
bahwa dalam rangka mewujudkan “usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluarhgaan” atau secara tegas disebut sebagai usaha koperasi, maka
pemerintah sejak semula sudah mempersiapkan seperangkat administrasi Negara
untuk membina koperasi.
Dalam
rangka pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan investasi modal yang cukup
besar baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh pihak swasta. Faktor-faktor
ekonomi khususnya pembangunan ekonomi, yang memerlukan penanaman modal dalam
negeri dan asing, mempunyai dampak terhadap sistem administrasi Negara.
Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap dean berencana
diperlukan suatu badan perencana yang diperlengkapi dengan seperangkat
administrasi Negara.
b.
Pengaruh administrasi Negara
terhadap ekonomi
Dalam mempelajari pengaruh
administrasi Negara terhadap ekonomi dapat dikemukakan beberapa hal saja yaitu
:
- Anggaran belanja dan pendapatan Negara,
- Kebijakan penanaman modal,
- Kebijakan proteksi (perlindungan) dan
- Kebijakan di bidang ekspor.
4) Sosial Budaya
a.
Pengaruh sosial budaya terhadap
administrasi Negara
Pembahasan pengaruh faktor sosbud
terhadap administrasi Negara Indonesia sengaja dilakukan secara garis besar
saja, dengan maksud untuk dinahas lebih lanjut secara terperinci dan intensif
dalam laporan atau tulisan sendiri.
- Tradisional versus modern
- Teknologi social dan fisik
- Rovolusi komunikasi
b. Pengaruh administrasi Negara
terhadap sosial budaya
Pengaruh administrasi Negara
terhadap social budaya dapat ditelusuri melalui program-program pembangunan
social budaya yang dilancarkan oleh pemerintah yang diimplementasikan oleh
administrasi Negara. GBHN telah memberikan pengarahan-pengarahan program
pembangunan dibidang social budaya yang dapat dijadikan acuan dalam membahas
pengaruh administrasi Negara terhadap social budaya. Beberapa pengaruh yang
dimaksud adalah :
- Program moderenisasi desa,
- Program-program di bidang seni budaya,
- Program di bidang pendidikan,
- Program di bidang kesehatan dan keluarga berencana.
5) Militer
Militer di Indonesia mempunyai
kedudukan, peranan dan fungsi yang khas, sesuai dengan jiwa dan semangat
pengabdiannya, yaitu mempunyai fungsi ganda atau dwi fungsi = sebagai kekuatan
pertahanan-keamanan dan sebagai kekuatan sosial.
Peranan militer (ABRI) sebagai
kekuatan sosial meliputi : ikut menentukan haluan Negara, bertinak sebagai
pelopor, stabilisator dan dinamisator, ikut serta dalam pembangunan nasional.
Diciptakan suasana hubungan kerjasama yang harmonis di antara sesama
kekuatan-kekuatan sosial.hal ini memperkokoh integritas bangsa, yang siap menunaikan
tugas-tugas pembangunan di samping selalu siap juga dalam menghadapi bahaya
dari dalam dan dari luar.
a. Pengaruh militer terhadap
administrasi Negara
Pengaruh
militer terhadap administrasi Negara dapat ditelusuri melalui dwifungsi ABRI
dengan system kekaryaannya. Praktek-praktek dan kebiasaan administrasi militer
sampai tingkat tertentu mewarnai system dan prosedur serta praktek-praktek dan
kebiasaan administrasi lembaga-lembaga tadi.
- Pemantapan prinsip-prinsip organisasi
- Asisten sekretaris wilayah/daerah
- Tata upacara
b. Pengaruh administrasi Negara
terhadap militer/hankam
Pengaruh administrasi Negara
terhadap militer (hankam) paling tidak Nampak dalam 2 hal.Pertama, karena
anggota militer sewaktu-waktu harus siap ditugaskan di luar jajaran departemen
hamkan, maka mereka harus memiliki kualifikasi yang sedemikian krupa sehingga
cocok dengan tuntutan persyaratan jabatan-jabatan di luar jajaran hankam
dimaksud.
Kedua, pelaksanaan sishankamrata
memerlukan pengerahan kekuatan rakyat.rakyat perlu dipersipakan dengan
latihan-latihan, diorganisir dalam kelompok-kelompok yang sewaktu-waktu dapat
digerakan untuk menghadapai tugas-tugas nyata dalam kankamrata.
2.3 Perkembangan Ekologi Administrasi Negara di
Indonesia
Pada tahun lima puluhan (1950-an) sekelompok ilmuwan politik dan administrasi
negara menyadari bahwa memindahkan begitu saja sistem dan lembaga-lembaga atau
pranata politik dan administrasi negara dari suatu lingkungan masyarakat,
bangsa dan negara tertentu ke lingkungan masyarakat, bangsa dan negara yang
lain tidaklah tepat.
Ilmu sosiologi, antropologi, ekonomi dan lain-lain memperkuat pandangan
tersebut bahwa apa yang baik dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara
tertentu belum tentu baik pula bagi masyarakat, bangsa dan negara lain.
Dalam rangka penyempurnaan sistem dan pranata administrasi negara dari
negara berkembang perlu didukung oleh suatu pengkajian perbandingan.Dalam
perbandingan ini digunakan pendekatan secara ekologi (ecological approach).
Prof. Fred W. Riggs adalah pendorong utama perkembangan Ekologi Admnistrasi
Negara yang pada tahun lima puluhan telah memberikan ceramah-ceramah yang
kemudian dibukukan dengan judul “The
Ecology Of Public Administration”.
BAB
III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Ekologi Administrasi Negara adalah Serangkaian proses yang terorganisir
dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan
masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang
organisasi, sumber dan manusia dan keuangan.
Tinjauan ekologi terhadap perkembangan administrasi berarti “Tinjauan yang
mencoba menerangkan hubungan antar lingkungan (environment) dimana administrasi
itu tumbuh dan berkembang dengan administrasi itu sendiri yang dianggap sebagai
organisme hidup (living organisme)”, atau dengan
lain perkataan tinjauan ekologis ingin menjelaskan pengaruh daripada lingkungan
terhadap administrasi dan sebaliknya, maka dengan adanya pengaruh tersebut akan
memberikan ciri-ciri khas kepada administrasi.
Dalam rangka penyempurnaan sistem dan pranata administrasi negara dari
negara berkembang perlu didukung oleh suatu pengkajian perbandingan. Dalam
perbandingan ini digunakan pendekatan secara ekologi (ecological approach).
DAFTAR
PUSTAKA
Soedjiran R, dkk. 1986. Pengantar ekologi. Bandung : Remadja
Karya.
Prajudi
Atmosudirdjo, S. 1978. Faktor Ekologi Dalam Administrasi Pemerintahan.
Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP
Komarudin. 1983. Ensiklopedia
Manajemen, Bandung : Alumni.
Siagian, Sondang P. 1976. Administrasi dan Pembangunan, Jakarta:
Gunung Agung.
Pamudji, S.
2004. Ekologi Administrasi Negara. Jakarta: Bumi
Aksara.
